Jakarta, 30 Oktober 2024 – Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, mengungkapkan enam strategi jitu untuk memperkuat ekosistem haji dan umrah Indonesia. Strategi ini diungkapkan dalam acara The 6th International Hajj Fund Forum 2024 yang digelar di Jakarta.
"Penguatan ekosistem haji dan umrah merupakan prioritas pemerintah. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman ibadah bagi para jamaah," ujar Parjiono dalam sambutannya.
Reformasi Bisnis: BPKH sebagai Pendorong Investasi di Arab Saudi
Salah satu strategi utama adalah reformasi bisnis dengan meningkatkan peran Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai pendorong investasi di Arab Saudi. Parjiono menekankan pentingnya peran BPKH dalam mendorong investasi di sektor terkait haji dan umrah di Arab Saudi.
"Melalui investasi strategis, BPKH dapat berkontribusi dalam membangun infrastruktur dan layanan yang lebih baik bagi jamaah haji dan umrah Indonesia," jelasnya.
%20bersama%20Wakil%20Menteri%20Agama%20Republik%20Indonesia%20Saiful%20Rahmat%20Dasuki%20(kiri)%20saat%20mengunjung%20salah%20satu%20merchant%20peserta%20BSI%20Umrah%20Travel%20Fair%20di%20Main%20Atrium%20Kota%20Kasablanka,%20Jak.jpeg)
Peningkatan Investasi Langsung dan SBSN
Strategi lainnya adalah mendorong BPKH untuk meningkatkan investasi langsung dalam ekosistem haji dan umrah. Investasi ini dapat diarahkan pada berbagai sektor, seperti hotel, transportasi, dan penyedia layanan lainnya.
Selain itu, BPKH juga didorong untuk meningkatkan investasi dalam Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Per 29 Oktober 2024, total investasi Dana Haji di Sukuk Negara/SBSN telah mencapai Rp 118,49 triliun. Investasi ini menunjukkan peran penting BPKH dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dan memperdalam pasar keuangan syariah.
Kemitraan G to G dan Penguatan MRA Sertifikasi Halal
Parjiono juga menekankan pentingnya kemitraan G to G dengan Arab Saudi. Penguatan implementasi kerja sama Indonesia-Arab Saudi terkait Mutual Recognition Agreement (MRA) sertifikasi halal menjadi fokus utama. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses sertifikasi produk halal Indonesia yang akan diekspor ke Arab Saudi, sehingga dapat meningkatkan akses pasar bagi produk halal Indonesia.
"Peningkatan kualitas dan kuantitas produk halal Indonesia akan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman ibadah bagi para jamaah," tegas Parjiono.
Regulasi Ekspor-Impor dan Pengawasan Pangan
Strategi selanjutnya adalah penyempurnaan regulasi ekspor-impor dan regulasi pengawasan pangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh jamaah haji dan umrah Indonesia.
"Regulasi yang ketat dan terintegrasi akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi jamaah," ujar Parjiono.
Dukungan Pembiayaan untuk Eksportir Indonesia
Parjiono juga mengungkapkan pentingnya dukungan pembiayaan bagi eksportir Indonesia. Peningkatan akses dan modal kerja bagi eksportir akan mendorong peningkatan ekspor produk halal Indonesia ke Arab Saudi.
"Dukungan bisnis, seperti pemberian insentif dan kemudahan perizinan, akan mempermudah para eksportir dalam menjalankan bisnisnya," jelasnya.
Kolaborasi dengan BRIN untuk Riset dan Pengembangan
Strategi terakhir adalah kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk riset dan pengembangan pemanfaatan IPTEK guna meningkatkan mutu dan kontinuitas komoditas.
"Pemanfaatan IPTEK akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan ekosistem haji dan umrah," ujar Parjiono.
Kesimpulan
Enam strategi jitu yang diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem haji dan umrah Indonesia secara menyeluruh. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi dan kolaboratif, pemerintah berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi para jamaah haji dan umrah Indonesia, serta meningkatkan peran Indonesia dalam perekonomian global, khususnya di sektor halal.
