Jakarta, 3 Januari 2025 – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan, resmi melantik 35 pejabat baru untuk memperkuat struktur organisasi dan kinerja lembaga. Pelantikan yang berlangsung di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), menandai babak baru bagi BPJPH dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan jaminan produk halal di Indonesia. Para pejabat yang dilantik berasal dari beragam latar belakang instansi, mencerminkan komitmen BPJPH dalam membangun tim yang solid dan profesional.
"Dalam membentuk tim ini, kami melibatkan berbagai pihak. Ada perwakilan dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, bahkan TNI," ujar Gus Irfan dalam keterangan pers seusai pelantikan. Kehadiran perwakilan dari berbagai instansi penegak hukum dan pengawas ini diharapkan dapat memperkuat aspek integritas dan transparansi dalam pengelolaan BPJPH. Komposisi tim yang beragam ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih luas dan komprehensif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor: B-146 s.d. 180/K/KP.07.6/12/2024 tentang Mutasi Jabatan Eselon pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Republik Indonesia Tahun 2024. Berikut daftar lengkap 35 pejabat yang dilantik, beserta jabatan lama dan baru mereka:
Sekretariat Utama:
-
H. M. Noer Alya Fitra, SE., MM: Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jemaah Haji Reguler di Kementerian Agama, kini ditunjuk sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Utama BPJPH. Pengalamannya di bidang transportasi dan perlindungan jemaah diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perencanaan dan pengorganisasian BPJPH yang lebih efisien dan efektif.
-
Tuti Rianingrum, S.H., M.H.: Berasal dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagai Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya, Tuti kini mengemban amanah sebagai Kepala Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Utama BPJPH. Keahliannya di bidang hukum diharapkan dapat memperkuat aspek legalitas dan tata kelola SDM BPJPH.
-
H. Slamet, S.Ag: Sebelumnya bertugas sebagai Perencana Ahli Madya di Kementerian Agama, Slamet kini menjadi Kepala Biro Keuangan dan Umum Sekretariat Utama BPJPH. Pengalamannya dalam perencanaan diharapkan dapat membantu pengelolaan keuangan dan umum BPJPH yang lebih terarah dan akuntabel.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri:
- Drs. Abd Haris, M.Pd.I: Mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan ini kini dipercaya memimpin Direktorat Dukungan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi. Pengalamannya di lapangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah haji.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri:
- H. Ahmad Abdullah, S.Ag., M.A.P: Dengan latar belakang sebagai Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Abdullah kini mengepalai Direktorat Dukungan Fasilitasi Kerjasama dan Layanan Masyair. Pengalamannya dalam manajemen diharapkan dapat memperlancar kerjasama dan layanan masyair bagi jemaah haji di luar negeri.
Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji:
-
H. Rudi Nurudin A., S.Ag, MA: Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini akan memimpin Direktorat Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Dalam Negeri. Pengalamannya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi pelayanan haji dalam negeri.
-
Budi Agung Nugroho, S.I.K., S.H.: Berasal dari Divisi Hukum Polri sebagai Analis Hukum Ahli Madya, Budi Agung kini mengemban tugas sebagai Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Pelayanan Haji Luar Negeri. Latar belakangnya di bidang hukum diharapkan dapat memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum dalam pelayanan haji luar negeri.
-
Chandra Sulistyo Reksoprodjo, S.Psi., M.M.: Sebelumnya bertugas sebagai Analis SDM Aparatur Ahli Madya di Polri, Chandra kini memimpin Direktorat Penyusunan Strategi dan Tata Kelola. Keahliannya dalam manajemen sumber daya manusia diharapkan dapat berkontribusi dalam penyusunan strategi dan tata kelola BPJPH yang lebih baik.
Pusat Data dan Teknologi Informasi:
- H. Moh. Hasan Afandi, S.Si., M.Sc: Mantan Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu di Kementerian Agama, Hasan Afandi kini mengepalai Pusat Data dan Teknologi Informasi BPJPH. Pengalamannya di bidang data dan informasi diharapkan dapat memajukan sistem informasi BPJPH.
Inspektorat:
- Zainal Abidin, S.H., M.H.: Berasal dari Kejaksaan Agung sebagai Jaksa Fungsional, Zainal Abidin kini ditunjuk sebagai Inspektur BPJPH. Pengalamannya di bidang penegakan hukum diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan internal BPJPH.
(Daftar pejabat nomor 11-35 akan dijelaskan secara ringkas untuk menjaga panjang tulisan. Detail lengkap dapat dilihat pada SK yang telah diterbitkan.)
Pejabat nomor 11-35 mengisi posisi-posisi strategis di berbagai direktorat dan bagian di bawah Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri, Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Luar Negeri, dan Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, termasuk Kementerian Agama, Polri, Kejaksaan, dan perguruan tinggi terkemuka. Pengalaman dan keahlian mereka yang beragam diharapkan dapat memperkaya perspektif dan meningkatkan kinerja BPJPH secara menyeluruh. Jabatan-jabatan yang mereka isi meliputi kepala subdirektorat, kepala bagian, dan kasubbag, yang semuanya berperan penting dalam operasional BPJPH sehari-hari.
Pelantikan ini menandai komitmen BPJPH untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan jaminan produk halal. Dengan tim yang solid dan profesional, BPJPH diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif dan efisien, demi terwujudnya ekosistem halal yang kuat dan terpercaya di Indonesia. Kehadiran perwakilan dari berbagai instansi juga menunjukkan sinergi antar lembaga pemerintah dalam mendukung program jaminan produk halal nasional. Ke depan, diharapkan kolaborasi ini akan semakin erat dan terjalin dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Proses seleksi dan penempatan pejabat baru ini juga diharapkan telah mempertimbangkan aspek kompetensi, integritas, dan kapabilitas, sehingga dapat menghasilkan tim yang mampu bekerja secara optimal dan bertanggung jawab. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas juga menjadi hal yang sangat penting untuk dijaga dan ditingkatkan.
Keberhasilan BPJPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat bergantung pada kinerja seluruh jajarannya. Oleh karena itu, diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dukungan dan kerjasama dari seluruh pihak terkait juga sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan program jaminan produk halal nasional. Dengan demikian, diharapkan pelantikan ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan industri halal di Indonesia dan kesejahteraan masyarakat. BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas jaminan produk halal memiliki peran krusial dalam menjaga kepercayaan konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi halal nasional. Semoga dengan tim baru ini, BPJPH dapat semakin berkontribusi dalam memajukan industri halal di Indonesia.
