Jakarta, 30 Desember 2024 – Badan Penyelenggara Haji dan Umrah (BP Haji) memasuki babak baru di bawah kepemimpinan Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan. Hari ini, Gus Irfan secara resmi melantik 35 pejabat eselon II hingga IV, sebuah langkah yang menandai komitmennya untuk membangun tata kelola BP Haji yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Yang menarik perhatian adalah komposisi tim kepemimpinan BP Haji yang baru ini. Bukan hanya diisi oleh internal BP Haji semata, namun juga melibatkan perwakilan dari berbagai institusi strategis di negeri ini, menunjukkan sebuah pendekatan kolaboratif yang belum pernah terjadi sebelumnya.
"Kita memang untuk tim kita ini, kita melibatkan banyak pihak," tegas Gus Irfan dalam sambutannya di Masjid Al Ikhlas, Kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat. Ia secara eksplisit menyebutkan keterlibatan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan bahkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam struktur organisasi BP Haji yang baru. Langkah berani ini, menurut Gus Irfan, merupakan strategi kunci untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai koridor hukum dan etika, serta terbebas dari potensi penyimpangan.
Pemilihan figur-figur dari lembaga penegak hukum dan pengawas negara ini bukan tanpa alasan. Kehadiran KPK, misalnya, diharapkan dapat memberikan jaminan integritas dan mencegah potensi korupsi dalam pengelolaan dana haji yang nilainya sangat fantastis. Keterlibatan TNI, di sisi lain, mungkin terkait dengan aspek keamanan dan logistik penyelenggaraan haji, mengingat kompleksitas operasional haji yang melibatkan ribuan jemaah dan berbagai pihak terkait. Kejaksaan dan Kepolisian hadir sebagai penjamin kepatuhan hukum dan pencegahan tindak pidana. Sementara itu, Kementerian Hukum dan HAM berperan dalam memastikan aspek legalitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Gus Irfan menekankan pentingnya perspektif eksternal dalam memajukan BP Haji. "Kita berharap dengan pandangan baru dari mereka, dari yang di luar PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) ini akan semakin melengkapi tugas kita akan lebih baik," ujarnya. Ia mengakui bahwa selama ini penyelenggaraan haji mungkin telah berjalan dalam "zona nyaman" internal, sehingga perlu adanya sudut pandang baru yang lebih kritis dan objektif untuk mengidentifikasi potensi masalah dan menemukan solusi yang lebih inovatif.
Lebih lanjut, Gus Irfan menjelaskan bahwa kolaborasi multisektoral ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Haji dan berbagai regulasi terkait. "Mungkin salah satu hal yang penting kita melibatkan banyak pihak untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji akan sesuai dengan koridor yang telah kita sepakati," katanya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Gus Irfan untuk menjalankan amanah Presiden dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji dengan tetap berpegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Dalam konteks rencana jangka panjang, Gus Irfan menyatakan dukungannya terhadap inovasi-inovasi yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Namun, ia juga menegaskan bahwa BP Haji di bawah kepemimpinannya telah mempersiapkan terobosan baru yang akan diimplementasikan mulai tahun 2026. "Untuk 2025 nanti kita masih mendukung apa yang dilakukan oleh Kemenag dan PHU. Tapi saya lihat juga sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh teman-teman dari PHU di Kemenag sehingga insyaallah tahun 2026 kita pegang akan semakin banyak inovasi yang kita lakukan," ungkapnya.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa Gus Irfan tidak hanya berfokus pada pemeliharaan status quo, tetapi juga memiliki visi untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Hal ini penting mengingat dinamika kebutuhan dan ekspektasi jemaah haji yang terus berkembang.
Arahan Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji menjadi landasan utama bagi Gus Irfan dan timnya. "Itu tugas yang disampaikan oleh presiden kepada kami, adalah memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji kita," tutupnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa komitmen terhadap pelayanan prima kepada jemaah haji bukanlah sekadar slogan, melainkan menjadi pedoman utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh BP Haji.
Pengangkatan pejabat dari berbagai instansi ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Dengan melibatkan lembaga-lembaga pengawas dan penegak hukum, diharapkan akan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan efektif untuk mencegah potensi penyelewengan dan korupsi. Hal ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BP Haji dan memastikan bahwa dana haji digunakan secara optimal untuk kepentingan jemaah.
Keberhasilan strategi kolaborasi multisektoral ini akan sangat bergantung pada koordinasi dan sinergi yang efektif antar lembaga yang terlibat. Tantangannya adalah bagaimana mengoptimalkan peran masing-masing lembaga tanpa menimbulkan tumpang tindih atau konflik kepentingan. Dibutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur untuk memastikan bahwa semua pihak bekerja sama secara harmonis dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memberikan pelayanan haji yang terbaik bagi jemaah.
Langkah Gus Irfan ini patut diapresiasi sebagai sebuah terobosan dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Kolaborasi multisektoral ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk menciptakan tata kelola BP Haji yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Keberhasilannya akan menjadi tolok ukur bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia dan memberikan contoh bagi lembaga-lembaga lain dalam membangun sinergi yang efektif untuk mencapai tujuan nasional. Namun, keberhasilan ini juga bergantung pada implementasi yang konsisten dan komitmen semua pihak yang terlibat untuk bekerja sama secara profesional dan bertanggung jawab. Publik pun menantikan hasil nyata dari langkah-langkah strategis ini dalam meningkatkan kualitas pelayanan haji di masa mendatang. Suksesnya program ini akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah haji Indonesia.
