ERAMADANI.COM, DENPASAR – Senator DPD RI Provinsi Bali, H. Bambang Santoso berkunjung ke Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali Nusra diterima langsung oleh Kepala OJK beserta jajarannya. Senator HBS mengapresiasi kinerja penyaluran kredit untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali.
Pertumbuhan UMKM sejalan dengan penyaluran perekonomian usaha sehingga diharapkan ke depan akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali lebih baik lagi.
Apresiasi itu disampaikan kepada Kepala Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bali Nusra. Dalam kesempatan itu, OJK Provinsi Bali memaparkan kinerja penyaluran kredit termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM.
“Melihat data yang ditampilkan, perlu juga adanya evaluasi bersama terkait dari kinerja tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak termasuk OJK yang terus berupaya mendorong prosedur keuangan bagi masyarakat pelaku UMKM,” katanya pada pertengahan Maret 2020.
Bersama OJK Bali Nusra Bangkitkan UMKM di Bali
Senator HBS dan Perwakilan OJK Bali Nusra dalam rangka mengisi masa reses. DPD RI Provinsi Bali dan OJK melakukan pertemuan untuk membicarakan hal yang berkaitan dengan UMKM di Pulau Bali.
Sesuai dengan peran dan fungsi Senator HBS di Komite IV yang fokus pada pengawasan atas Pelaksanaan UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik berkaitan data statistik UMKM di Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM.
Mendorong kerja sama dalam rangka melakukan advokasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Selain meningkatkan inklusi dan literasi keuangan tentang jasa keuangan bank maupun non-bank serta fintech, termasuk kredit macet dan bermasalah.
Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Bali Nusra telah meluncurkan program literasi berbasis internet yaitu dengana adanya situs www.kurbali.com. Hal ini tentu sangat menggembirakan sehingga dapat memberikan informasi keuangan perbankan kepada public yang memadai.
Namun pada aspek keuangan non bank,terdapat persoalan yaitu tidak adanya jaminan/perlindungan yang jelas terhadap konsumen Lembaga keuangan Non Bank. Hal ini memicu munculnya berbagai penyimpangan pada penyedia jasa keuangan non bank, sehingga banyak masyarakat merasa dirugikan.
Dalam kesempatan itu, Senator HBS meminta OJK perwakilan Bali Nusra, untuk terus meningkatkan edukasi kepada masyarakat pelaku UMKM. Perlunya dukungan pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Provinsi Bali untuk terciptanya pertumbuhan UMKM baru pada sektor riil, sehingga dapat mempercepat kemajuan perekonomian Bali. Dalam hal ini, Bali perlu mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk recovery dampak wabah COVID 19 yang terjadi di Bali.
Karena dengan wahan Pendemis COVID-19 yang terjadi di Bali, telah memberikan dampak penurunan ekonomi yang sangat parah bagi Bali. Pemerintah melalui OJK agar dapat memberikan kemudahan kepada UMKM dalam hal penundaan pembayaran Pokok Hutang dan juga kemudahan dalam hal akses pemodalan. Juga perlu digalakkan kampanye pentingnya pola hidup bersih dan sehat secara masif kepada masyarakat. (ZAN)
