Makkah, 15 Juni 2025 – Bayang-bayang pelaksanaan ibadah haji tahun ini diwarnai catatan kelam yang mencoreng citra penyelenggaraan ibadah suci bagi umat Islam Indonesia. Bukan hanya soal cuaca ekstrem yang menjadi tantangan, namun juga kegagalan sistemik dalam manajemen transportasi jemaah haji selama puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) yang terungkap. Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, Sriyanto Saputro, dengan nada keras mengecam penggunaan bus sekolah sebagai armada transportasi jemaah, sebuah tindakan yang dinilai sebagai bukti nyata kegagalan penyelenggaraan haji dan pengabaian terhadap kenyamanan dan keselamatan para tamu Allah.
Sriyanto, yang baru saja kembali dari lapangan di Makkah, melukiskan gambaran pilu yang dialami para jemaah. Bukannya mendapatkan layanan transportasi yang memadai dan nyaman, mereka justru dipaksa berdesak-desakan di dalam bus sekolah yang jauh dari standar layak. Kondisi ini diperparah dengan keterlambatan yang luar biasa, memaksa jemaah menunggu berjam-jam di bawah terik matahari yang menyengat, sebuah situasi yang mengancam kesehatan dan keselamatan mereka, khususnya bagi jemaah lanjut usia yang rentan terhadap sengatan panas.
"Penerapan sistem multisyarikah yang seharusnya meningkatkan efisiensi, justru menjadi biang keladi kekacauan," tegas politikus Fraksi Gerindra ini kepada wartawan di Makkah. "Koordinasi yang buruk antar pihak penyelenggara mengakibatkan jemaah terlantar berjam-jam di tengah cuaca ekstrem. Ini adalah bentuk kegagalan manajemen yang tidak bisa ditolerir."
Lebih lanjut, Sriyanto secara gamblang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap penggunaan bus sekolah sebagai alat transportasi jemaah haji. Menurutnya, hal ini bukan hanya soal fasilitas yang minim dan tidak nyaman, melainkan juga menyangkut aspek keselamatan dan keamanan para jemaah. Bus sekolah, yang dirancang untuk mengangkut anak-anak sekolah dengan spesifikasi dan standar keamanan tertentu, jelas tidak memenuhi standar yang dibutuhkan untuk mengangkut jemaah haji dalam jumlah besar, apalagi dalam kondisi cuaca ekstrem dan perjalanan yang panjang.
"Bus sekolah tidak layak digunakan untuk mengangkut jemaah haji," tegas Sriyanto. "Ini bukan sekadar soal kenyamanan semata, tetapi juga soal keamanan dan keselamatan. Bayangkan jika terjadi kecelakaan, konsekuensinya akan sangat fatal."
Sriyanto menuding lemahnya koordinasi antar pihak penyelenggara haji sebagai akar permasalahan. Ia melihat adanya celah komunikasi dan koordinasi yang buruk antara berbagai pihak yang terlibat, mulai dari Kementerian Agama, pihak swasta yang terlibat dalam sistem multisyarikah, hingga pihak penyedia transportasi. Ketidakjelasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak inilah yang menurutnya menjadi penyebab utama terjadinya kekacauan transportasi selama Armuzna.
"Evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi haji, khususnya selama puncak ibadah di Armuzna, mutlak diperlukan," tandas Sriyanto. "Tahun depan, Badan Pelaksana Haji dan Umrah (BPJU) akan mengambil alih penyelenggaraan haji. Ini menjadi momentum untuk melakukan perbaikan sistemik dan memastikan tidak terulangnya kejadian serupa. BPJU harus mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Mereka sudah turun ke lapangan, jadi seharusnya mereka sudah memahami permasalahan dan memiliki solusi yang tepat."
Sriyanto juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya efisiensi anggaran dan kualitas layanan jemaah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan kenyamanan dan keselamatan jemaah demi mengejar efisiensi biaya. Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kenyamanan jemaah haji sembari menekan biaya, menurutnya, harus diwujudkan tanpa mengorbankan kualitas pelayanan.
"Efisiensi anggaran boleh dilakukan, tetapi jangan sampai mengorbankan kualitas pelayanan jemaah," tegas Sriyanto. "Presiden Prabowo telah berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan jemaah dan menekan biaya. Namun, efisiensi tidak boleh diartikan sebagai pengurangan kualitas layanan. Keseimbangan ini harus dijaga dengan ketat."
Kritik pedas Sriyanto ini bukan tanpa dasar. Penggunaan bus sekolah sebagai alat transportasi jemaah haji mencerminkan adanya celah serius dalam sistem penyelenggaraan haji. Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar tentang pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Bagaimana mungkin bus sekolah yang jelas tidak memenuhi standar keamanan dan kenyamanan dapat digunakan untuk mengangkut jemaah haji dalam jumlah besar? Apakah tidak ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam hal pemilihan dan pengadaan armada transportasi haji?
Kejadian ini juga mengungkap lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Seharusnya, sebelum puncak haji, dilakukan pengecekan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kesiapan armada transportasi. Kegagalan dalam hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan kontrol.
Lebih jauh, kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi bahaya yang mengintai jemaah haji. Bus sekolah yang tidak memenuhi standar keamanan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, kondisi bus yang tidak nyaman dapat menyebabkan kelelahan dan penyakit pada jemaah, khususnya bagi mereka yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi kesehatan tertentu.
Kejadian ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Apakah penggunaan bus sekolah yang tidak layak ini merupakan bagian dari upaya penghematan biaya yang tidak bertanggung jawab? Pertanyaan ini perlu dijawab secara transparan dan akuntabel oleh pihak berwenang.
Secara keseluruhan, penggunaan bus sekolah untuk mengangkut jemaah haji selama Armuzna merupakan sebuah skandal yang tidak dapat diabaikan. Kejadian ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam penyelenggaraan haji yang harus segera diperbaiki. Evaluasi menyeluruh dan reformasi sistemik menjadi keharusan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang dan memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah haji Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan ibadah haji harus dipulihkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar janji-janji. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan, pelayanan kepada jemaah haji dapat ditingkatkan dan diprioritaskan.
