Jakarta, 26 Februari 2025 – Jelang datangnya bulan suci Ramadhan 1446 H/2025 M, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara resmi menetapkan libur awal puasa bagi seluruh siswa sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan. Berdasarkan Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2025 (Kemendikbud), Nomor 2 Tahun 2025 (Kemenag), dan Nomor 400.1/320/SJ (Kemendagri), libur tersebut akan dimulai pada hari Kamis, 27 Februari 2025, dan berakhir pada hari Rabu, 5 Maret 2025. Keputusan ini memberikan waktu istirahat sekitar satu minggu bagi para pelajar sebelum memasuki bulan penuh berkah tersebut.
Edaran tersebut secara eksplisit mengatur pembelajaran mandiri bagi siswa selama masa libur awal Ramadhan. Para siswa didorong untuk memanfaatkan waktu luang ini dengan kegiatan belajar di rumah atau di lingkungan keagamaan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh masing-masing satuan pendidikan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi siswa dalam mempersiapkan diri secara spiritual dan akademik untuk menghadapi bulan Ramadhan.
Jadwal Sekolah dan Libur Resmi Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025
Surat Edaran Bersama tersebut juga merinci jadwal pembelajaran dan libur resmi selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M. Berikut rincian lengkapnya:
- Libur Awal Ramadhan: 27 Februari 2025 – 5 Maret 2025
- Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Ramadhan: 6 Maret 2025 – 25 Maret 2025
- Libur Idul Fitri: 26 Maret 2025 – 8 April 2025
- KBM Setelah Idul Fitri: Dimulai kembali pada 9 April 2025

Masa libur Idul Fitri yang berlangsung selama kurang lebih dua minggu, memberikan kesempatan bagi siswa untuk merayakan hari raya bersama keluarga dan sanak saudara. Edaran tersebut secara khusus menekankan pentingnya silaturahmi dan penguatan persaudaraan selama periode libur Idul Fitri. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai keagamaan yang menjunjung tinggi kebersamaan dan keharmonisan sosial.
Selain libur yang diatur dalam Surat Edaran Bersama terkait Ramadhan, libur nasional lainnya juga telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025. Integrasi antara libur Ramadhan dan libur nasional lainnya diharapkan dapat memberikan waktu yang cukup bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menjalankan ibadah dan merayakan hari raya dengan tenang dan khusyuk.
Penentuan Awal Ramadhan 1446 H/2025 M: Sidang Isbat dan Prediksi Astronomi
Penentuan awal Ramadhan 1446 H/2025 M akan dilakukan melalui sidang isbat yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sidang isbat yang dijadwalkan pada Jumat, 28 Februari 2025, di Auditorium H.M. Rasjidi, Kemenag, Jakarta Pusat, akan melibatkan berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi masyarakat Islam (ormas), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ahli falak, perwakilan DPR, dan Mahkamah Agung.
Dalam sidang isbat tersebut, data hisab (perhitungan astronomis) dan rukyatul hilal (pengamatan hilal) akan dibahas secara komprehensif. Keputusan mengenai awal Ramadhan akan diambil dengan mempertimbangkan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Kriteria MABIMS menetapkan bahwa imkanur rukyat (kemungkinan melihat hilal) dianggap terpenuhi jika posisi hilal berada pada ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat.
Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memberikan prediksi awal Ramadhan berdasarkan perhitungan astronomis. Beliau memperkirakan 1 Ramadhan 1446 H kemungkinan jatuh pada 2 Maret 2025. Namun, beliau juga mengingatkan adanya kemungkinan gagal rukyat, mengingat posisi bulan yang cukup dekat dengan matahari dan ketinggiannya yang relatif rendah di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi ini dapat mempersulit pengamatan hilal. Oleh karena itu, hasil resmi sidang isbat tetap menjadi penentu akhir mengenai tanggal awal Ramadhan.
Terkait dengan Idul Fitri, Profesor Thomas Djamaluddin memprediksi hari raya tersebut akan jatuh pada 31 Maret 2025. Prediksi ini sejalan dengan ketetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri. Meskipun demikian, penetapan resmi tanggal Idul Fitri tetap menunggu hasil sidang isbat yang akan menentukan 1 Syawal 1446 H.
Implikasi Kebijakan Libur Terhadap Dunia Pendidikan dan Masyarakat
Kebijakan libur awal Ramadhan dan libur Idul Fitri ini memiliki implikasi yang signifikan bagi dunia pendidikan dan masyarakat secara luas. Di sektor pendidikan, libur ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempersiapkan diri secara spiritual dan akademik untuk menghadapi bulan Ramadhan dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Pembelajaran mandiri yang diusung dalam edaran diharapkan dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa dan memberikan fleksibilitas bagi mereka dalam menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya.
Bagi masyarakat secara umum, libur ini memberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, mempererat silaturahmi, dan merayakan Idul Fitri dengan khusyuk. Integrasi antara libur Ramadhan dan libur nasional lainnya diharapkan dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari raya keagamaan.
Pemerintah berharap agar seluruh pihak dapat memanfaatkan waktu libur ini dengan sebaik-baiknya, baik untuk mempersiapkan diri secara spiritual maupun untuk mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan. Semoga bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1446 H/2025 M dapat membawa berkah dan keberkahan bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tetap mengikuti perkembangan informasi resmi terkait penetapan awal Ramadhan dan Idul Fitri melalui kanal-kanal komunikasi resmi pemerintah.