Jakarta, 25 Mei 2025 – Distribusi Kartu Nusuk, dokumen penting bagi jemaah haji untuk mengakses Masjidil Haram dan berbagai layanan di Arab Saudi, masih menjadi kendala signifikan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Meskipun pemerintah Arab Saudi telah meluncurkan Kartu Nusuk Digital sebagai solusi alternatif yang dapat diunduh melalui aplikasi Tawakkalna dan aplikasi Nusuk, tantangan implementasi di lapangan masih menghantui keberlangsungan ibadah para jemaah.
Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Tim Pengawas (Timwas) Haji, Selly Andriany Gantina, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (25/5/2025), mengapresiasi peluncuran Kartu Nusuk Digital sebagai terobosan positif. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proses distribusi kartu fisik dan kesiapan infrastruktur digital untuk menunjang keberhasilan inisiatif ini. Realitanya, tidak semua jemaah haji yang tiba di Arab Saudi langsung menerima Kartu Nusuk fisik, mengakibatkan hambatan dalam pelaksanaan ibadah.
"Keberhasilan penerbitan Kartu Nusuk masih sangat bergantung pada responsivitas syarikah (perusahaan penyedia layanan haji)," tegas Selly. "Tidak semua syarikah bergerak cepat dalam merespon kebutuhan jemaah, dan hal ini memerlukan evaluasi bersama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi." Lambatnya respon syarikah ini, menurut Selly, menunjukkan celah dalam sistem yang perlu segera diperbaiki untuk memastikan kelancaran ibadah jemaah.
Lebih lanjut, Selly menjelaskan bahwa petugas haji di setiap hotel terus berupaya berkoordinasi intensif dengan syarikah untuk mempercepat proses penerbitan Kartu Nusuk. Layanan Nusuk Care yang disediakan oleh syarikah di setiap hotel diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan ini. Namun, ia juga menekankan pentingnya kesabaran dan proaktif dari jemaah dalam berkonsultasi dengan petugas haji, khususnya petugas bidang akomodasi hotel, untuk memastikan syarikah segera menyelesaikan proses penerbitan kartu.
Keberadaan aplikasi Tawakkalna, yang telah ditingkatkan oleh pemerintah Arab Saudi, menjadi kunci dalam mengakses Kartu Nusuk Digital dan berbagai layanan penting lainnya. Aplikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah Kartu Nusuk Digital, tetapi juga menyediakan akses ke informasi penting terkait ibadah, layanan kesehatan, prosedur darurat, dan izin akses ke tempat-tempat tertentu. Kartu Tasreh dan dokumen pendukung lainnya juga terintegrasi dalam aplikasi ini.
Namun, Timwas Haji menyadari bahwa akses dan pemahaman terhadap teknologi digital masih menjadi tantangan, terutama bagi jemaah haji lansia. Oleh karena itu, Selly menekankan pentingnya pendampingan aktif dari petugas haji dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Tawakkalna.
"Sosialisasi yang intensif sangat krusial," ujar Selly. "Petugas haji harus aktif mendampingi, khususnya jemaah lansia, untuk memahami fungsi dan cara penggunaan aplikasi Tawakkalna. Aplikasi ini bukan sekadar akses ke Kartu Nusuk Digital, tetapi juga gerbang utama bagi berbagai layanan penting selama ibadah haji."
Keberhasilan integrasi Kartu Nusuk Digital melalui aplikasi Tawakkalna bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, peningkatan kapasitas dan responsivitas syarikah dalam memproses dan mendistribusikan Kartu Nusuk, baik fisik maupun digital, menjadi sangat penting. Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi perlu bekerja sama untuk memastikan standar pelayanan yang konsisten dan efektif dari seluruh syarikah. Sistem monitoring dan evaluasi yang ketat perlu diterapkan untuk mendeteksi dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul.
Kedua, sosialisasi dan pelatihan penggunaan aplikasi Tawakkalna harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur. Materi sosialisasi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kemampuan digital jemaah, dengan penekanan khusus pada kelompok lansia. Metode sosialisasi yang beragam, termasuk demonstrasi langsung, materi visual yang sederhana, dan dukungan teknis individual, perlu diimplementasikan. Petugas haji yang terlatih dan berpengalaman dalam teknologi informasi harus dikerahkan untuk memberikan bantuan teknis kepada jemaah yang membutuhkan.
Ketiga, peningkatan infrastruktur teknologi informasi di lokasi penginapan jemaah juga perlu diperhatikan. Ketersediaan akses internet yang stabil dan handal, serta perangkat pendukung seperti tablet atau smartphone dengan kapasitas baterai yang memadai, akan memastikan akses yang lancar terhadap aplikasi Tawakkalna. Pemerintah Indonesia perlu berkoordinasi dengan pihak terkait di Arab Saudi untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai di seluruh lokasi penginapan jemaah.
Keempat, sistem dukungan dan bantuan teknis yang komprehensif harus tersedia bagi jemaah yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau menggunakan aplikasi Tawakkalna. Hotline khusus, layanan bantuan teknis di lokasi, dan tim respon cepat harus dibentuk untuk mengatasi masalah teknis yang mungkin terjadi. Sistem ini harus mudah diakses dan dipahami oleh jemaah, dengan informasi yang tersedia dalam berbagai bahasa.
Kelima, evaluasi berkala terhadap efektivitas program sosialisasi dan penggunaan aplikasi Tawakkalna perlu dilakukan. Data dan umpan balik dari jemaah harus dikumpulkan dan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk memperbaiki strategi sosialisasi dan memberikan solusi yang lebih efektif bagi jemaah.
Secara keseluruhan, implementasi Kartu Nusuk Digital merupakan langkah maju dalam modernisasi layanan haji. Namun, keberhasilannya bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi, peningkatan kapasitas syarikah, sosialisasi yang efektif, dan dukungan teknis yang komprehensif bagi jemaah. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan jemaah haji dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan khusyuk, tanpa terbebani oleh kendala teknis administrasi. Semoga dengan upaya bersama, ibadah haji tahun ini dapat menjadi pengalaman yang berkesan dan penuh berkah bagi seluruh jemaah.
