Jakarta, 12 Februari 2025 – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi memperkuat kolaborasi mereka melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada Selasa, 11 Februari 2025, di Kantor Pusat MUI, Jakarta. Kerja sama yang berlangsung hingga tahun 2027 ini merupakan perpanjangan dari MoU sebelumnya dan menandai babak baru dalam upaya optimalisasi pengelolaan keuangan haji serta pengembangan ekonomi umat Islam di Indonesia.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menekankan pentingnya kemitraan strategis ini. "Kerja sama dengan MUI merupakan pilar fundamental bagi BPKH dalam menjalankan amanah pengelolaan keuangan haji yang senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip syariah," tegas Imansyah dalam rilis resmi yang diterima redaksi. MoU ini bukan sekadar kelanjutan kerja sama, melainkan sebuah komitmen bersama untuk mencapai tujuan yang lebih besar dan berdampak luas bagi masyarakat.
MoU yang ditandatangani tersebut mencakup beberapa poin krusial yang akan menjadi landasan bagi berbagai program kolaboratif. Pertama, kedua lembaga akan berkolaborasi secara intensif dalam pengelolaan keuangan haji, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang ketat. Hal ini mencakup seluruh aspek, mulai dari penghimpunan dana, investasi, hingga pendistribusian dana haji.
Kedua, hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh kedua belah pihak akan saling dimanfaatkan untuk pengembangan pengelolaan keuangan haji yang lebih efektif dan efisien. Penelitian-penelitian ini akan difokuskan pada berbagai aspek, termasuk strategi investasi yang optimal, mekanisme distribusi dana yang adil dan transparan, serta inovasi produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan jemaah haji dan masyarakat luas.
Ketiga, MoU ini juga akan mendorong penyusunan dan penerbitan fatwa-fatwa terkait pengelolaan keuangan haji dan produk jasa syariah. Peran MUI sebagai lembaga keislaman terkemuka di Indonesia sangat vital dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan keuangan haji senantiasa sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam. Fatwa-fatwa yang dihasilkan akan menjadi rujukan penting dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program BPKH.
Keempat, kerjasama ini akan mencakup pengkajian, pendidikan, pelatihan, dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan haji dan kemaslahatan umat Islam. BPKH dan MUI berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di kedua lembaga, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada masyarakat luas mengenai pengelolaan keuangan syariah yang baik. Program-program pelatihan ini akan menjangkau berbagai kalangan, termasuk para pengelola keuangan haji, ustadz, dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang keuangan syariah.
Kelima, MoU ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan ekonomi umat Islam. Melalui berbagai program kolaboratif, BPKH dan MUI akan berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berbasis syariah. Dana kemaslahatan yang dikelola oleh BPKH akan diarahkan untuk mendukung program-program pemberdayaan ekonomi umat, sehingga dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
Keenam, peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana MUI juga menjadi fokus utama dalam kerja sama ini. BPKH berkomitmen untuk mendukung pengembangan kapasitas SDM MUI melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta memberikan bantuan dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan MUI.
Ketua Umum MUI, K.H. Anwar Iskandar, dalam sambutannya yang disampaikan secara daring, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kerja sama yang terjalin antara BPKH dan MUI. Ia menekankan bahwa manfaat dari MoU ini tidak hanya dirasakan oleh calon jemaah haji, tetapi juga akan memberikan dampak positif yang luas bagi umat Islam secara keseluruhan.
"Hadirnya BPKH telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi jemaah haji, namun dampak positifnya juga dirasakan oleh umat Islam secara luas," ujar K.H. Anwar Iskandar. Ia berharap kerja sama ini dapat menjadi model kolaborasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan organisasi kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat.
Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan MoU, BPKH dan MUI akan segera menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang lebih rinci dan teknis. PKS ini akan memuat detail program-program yang akan dijalankan, target yang ingin dicapai, serta mekanisme monitoring dan evaluasi.
Hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut sejumlah pejabat penting dari BPKH dan MUI. Dari BPKH, turut hadir Anggota Badan Pelaksana BPKH Sulistyowati, Acep Riana Jayaprawira, Harry Alexander, dan Indra Gunawan. Sementara dari MUI, hadir Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud, dan Sekjen MUI Amirsyah Tambunan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen yang kuat dari kedua lembaga untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang tercantum dalam MoU.
Penandatanganan MoU antara BPKH dan MUI ini merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan haji dan pengembangan ekonomi umat Islam. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi jemaah haji, masyarakat luas, dan perekonomian nasional. Dengan sinergi yang kuat antara BPKH dan MUI, diharapkan pengelolaan keuangan haji akan semakin transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi kesejahteraan umat. Ke depannya, kerjasama ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi kolaborasi antar lembaga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berbasis syariah. Komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan haji dan memberdayakan ekonomi umat menjadi kunci keberhasilan kerja sama ini. Monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan juga akan menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program-program yang dijalankan.
