Jakarta, 4 Februari 2025 – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH. Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), secara tegas menyatakan komitmen NU untuk tetap berada di luar pusaran perebutan kekuasaan politik. Dalam sambutan pada Sarasehan Ulama bertajuk "Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU" yang diselenggarakan di The Sultan Hotel, Jakarta, Gus Yahya menekankan pentingnya peran NU sebagai penyangga dan kontributor bagi keberhasilan program pemerintah, bukan sebagai aktor politik yang bersaing memperebutkan kursi kekuasaan. Acara yang diinisiasi detikcom, bekerja sama dengan PBNU dan detikHikmah, ini dihadiri oleh para ulama dan tokoh penting NU, serta disiarkan langsung melalui platform digital detikcom.
Gus Yahya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada detikcom atas penyelenggaraan sarasehan tersebut. Menurutnya, kegiatan ini memiliki nilai fundamental dalam konteks peran NU dalam pembangunan bangsa. "Terima kasih kepada detikcom yang telah menginisiasi kegiatan ini karena ini menurut kami sangat penting. Kami menangkap ini sebagai sesuatu yang fundamental karena terkait dengan blade NU yang menempatkan diri sebagai penyanggah yang berkontribusi bagi keberhasilan agenda pemerintah kepada masyarakat di tingkat basis," tegas Gus Yahya.
Pernyataan Gus Yahya ini sekaligus menegaskan kembali sikap politik NU yang konsisten menjaga netralitas organisasi dalam kontestasi politik praktis. Ia dengan lugas menyatakan penolakan terhadap upaya menjadikan NU sebagai entitas politik yang terlibat dalam perebutan kekuasaan. "Dalam berbagai kesempatan kami menyampaikan NU tidak boleh terlibat atau melibatkan diri dalam entitas kolektif dalam kompetisi kekuasaan dalam politik kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Yahya memperingatkan bahaya yang mengancam keutuhan bangsa jika NU diseret ke dalam pusaran politik praktis. Ia menekankan pentingnya menjaga NU agar tidak berkembang menjadi identitas politik semata. "Nahdlatul Ulama tidak boleh dibiarkan tumbuh apalagi sengaja didorong untuk berkonsolidasi sebagai identitas politik, tidak boleh," tegasnya. Pernyataan ini merupakan penegasan penting mengingat luasnya basis massa NU di Indonesia yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu.
Gus Yahya menjelaskan bahwa peran utama NU adalah mengabdi dan melayani rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dukungan NU diberikan kepada setiap pemerintahan yang berkomitmen untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat. "Nahdlatul Ulama lahir karena didorong oleh keinginan untuk berupaya menghadirkan maslahat bagi masyarakat bagi rakyat. Maka siapapun yang sedang bekerja untuk menghadirkan maslahat bagi rakyat harus didukung oleh Nahdlatul Ulama, apalagi pemerintah; setiap pemerintah, siapapun presidennya, setiap pemerintahan pasti membangun agenda untuk kemaslahatan rakyat," paparnya.
Sikap dukungan penuh NU terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pun ditegaskan secara eksplisit oleh Gus Yahya. Ia menyatakan bahwa NU mendukung visi dan misi pemerintahan tersebut dalam upaya menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa dan negara. Gus Yahya menekankan bahwa pemerintah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mewujudkan visi tersebut.
"NU tidak perlu mencari-cari alternatif tentang visi sendiri, ya sudah ini visinya yang mau dibangun oleh pemerintah. Posisi Nahdlatul Ulama adalah menyediakan diri untuk berkontribusi dalam upaya menjadikan visi ini sungguh-sungguh mencapai hasil yang diinginkan," pungkas Gus Yahya. Pernyataan ini menunjukkan komitmen NU untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan nasional, bukan sebagai penantang atau kompetitor politik.
Sarasehan Ulama "Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU" yang berlangsung selama beberapa jam tersebut membahas berbagai isu strategis terkait peran ulama NU dalam konteks pembangunan nasional. Diskusi yang intensif melibatkan para ulama senior dan tokoh NU yang berpengalaman dalam berbagai bidang, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran dan tanggung jawab NU dalam konteks politik dan pembangunan Indonesia.
Implikasi Pernyataan Gus Yahya terhadap Lanskap Politik Nasional
Pernyataan tegas Gus Yahya tentang netralitas politik NU dan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki implikasi yang signifikan terhadap lanskap politik nasional. Pertama, pernyataan ini memperkuat posisi pemerintah dan memberikan legitimasi politik yang kuat. Dukungan dari organisasi massa sebesar NU merupakan modal sosial yang berharga bagi keberhasilan pemerintahan. Hal ini dapat meningkatkan stabilitas politik dan mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin timbul akibat perbedaan pandangan politik.
Kedua, pernyataan ini juga dapat mempengaruhi dinamika politik internal partai-partai politik oposisi. Dengan dukungan kuat dari NU, pemerintah memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menjalankan program-program pembangunannya. Partai-partai oposisi perlu mempertimbangkan strategi politik yang lebih efektif untuk mencapai tujuan politiknya tanpa mengorbankan stabilitas nasional.
Ketiga, pernyataan Gus Yahya juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap peran agama dalam politik. Pernyataan yang menekankan netralitas politik NU dapat menjadi contoh bagi organisasi keagamaan lainnya untuk menjaga jarak dari politik praktis dan fokus pada peran sosial keagamaan. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama dan mencegah polarisasi politik yang berbasis agama.
Keempat, pernyataan ini juga menandakan adanya upaya untuk membangun konsensus nasional dalam pembangunan. Dengan dukungan NU, pemerintah dapat lebih mudah membangun konsensus dan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemerintah daerah. Hal ini penting untuk mempercepat pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Analisis Lebih Dalam tentang Peran NU dalam Pembangunan Nasional
Peran NU dalam pembangunan nasional telah berlangsung sejak berdirinya organisasi ini. NU telah berkontribusi besar dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga sosial budaya. NU memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia, sehingga mampu menjangkau masyarakat di berbagai lapisan. Keterlibatan NU dalam pembangunan nasional tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis dan kultural. NU berperan penting dalam membentuk karakter bangsa yang berakhlak mulia, toleran, dan demokratis.
Namun, peran NU dalam pembangunan nasional juga menghadapi tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjaga netralitas politik dan menghindari keterlibatan dalam politik praktis. Hal ini penting untuk menjaga integritas NU dan mencegah organisasi ini terpecah belah akibat perbedaan pandangan politik. Tantangan lainnya adalah menjaga kesatuan dan persatuan internal NU di tengah dinamika politik yang selalu berubah. NU perlu mampu mengelola perbedaan pendapat dan menjaga agar organisasi tetap solid dan kompak.
Sarasehan Ulama yang diselenggarakan oleh detikcom ini merupakan upaya untuk memperkuat peran NU dalam pembangunan nasional. Acara ini menjadi forum untuk berdiskusi dan berbagi pandangan tentang isu-isu strategis yang berkaitan dengan peran ulama NU dalam pembangunan nasional. Hasil dari sarasehan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional dan memperkuat peran NU sebagai organisasi keagamaan yang moderat, toleran, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.
Kesimpulannya, pernyataan Gus Yahya yang menegaskan netralitas politik NU dan dukungan penuh terhadap pemerintah Prabowo-Gibran merupakan langkah strategis yang memiliki implikasi luas bagi lanskap politik dan pembangunan nasional. Pernyataan ini memperkuat posisi pemerintah, mempengaruhi dinamika politik oposisi, dan memberikan contoh bagi organisasi keagamaan lainnya untuk menjaga netralitas politik. Peran NU dalam pembangunan nasional tetap penting dan perlu terus diperkuat melalui dialog dan kerjasama yang konstruktif antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen bangsa. Sarasehan Ulama ini menjadi bukti komitmen NU untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, tanpa terjebak dalam pusaran politik praktis.
