Jakarta, 6 Januari 2025 – Kementerian Agama (Kemenag) RI melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Hilman Latief, memaparkan secara rinci rencana penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI yang disiarkan secara daring. Paparan tersebut mencakup berbagai aspek krusial, mulai dari transportasi udara hingga layanan konsumsi jemaah, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para calon jamaah haji Indonesia.
Tahun ini, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 jemaah. Rinciannya meliputi 201.063 jemaah haji reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 17.680 jemaah haji khusus. Angka ini mencerminkan peningkatan aksesibilitas ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, meskipun masih dalam konteks pemulihan pasca pandemi.
Transportasi Udara: Jaminan Kenyamanan dan Keamanan Jemaah
Salah satu fokus utama Kemenag adalah memastikan kenyamanan dan keamanan transportasi udara jemaah haji. Setelah melalui proses seleksi yang ketat, berdasarkan persyaratan administratif dan teknis, tiga maskapai penerbangan telah terpilih untuk melayani jemaah haji Indonesia. Lion Air ditunjuk untuk melayani penerbangan domestik, sementara Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akan menangani penerbangan internasional. Pemilihan maskapai ini diharapkan dapat menjamin kelancaran perjalanan jemaah menuju Tanah Suci dan kembali ke Tanah Air. Kemenag memastikan telah melakukan kajian mendalam untuk memastikan kredibilitas dan kapabilitas maskapai yang terpilih, termasuk rekam jejak keselamatan dan kepuasan pelanggan.
Akomodasi: Prioritas Kenyamanan dan Aksesibilitas ke Masjidil Haram
Layanan akomodasi juga menjadi perhatian utama Kemenag. Dalam RDP tersebut, Hilman Latief menjelaskan bahwa penentuan hotel jemaah di Makkah didasarkan pada empat kriteria utama: kelayakan, kesehatan, keamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram. Kemenag menetapkan batasan maksimal jarak hotel ke Masjidil Haram sejauh 4.500 meter, dengan penggunaan satu rute bus shalawat untuk memastikan kemudahan mobilitas jemaah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kelelahan fisik jemaah, khususnya bagi mereka yang lanjut usia. Di Madinah, jarak maksimal hotel ke Masjid Nabawi dibatasi hingga 1.000 meter, sejalan dengan komitmen untuk memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah.
Konsumsi: Menu Bergizi dan Terjamin Kehalalannya
Aspek konsumsi jemaah juga menjadi sorotan penting. Kemenag menjamin ketersediaan makanan bergizi dan halal bagi seluruh jemaah selama masa ibadah haji. Rencananya, jemaah akan mendapatkan 27 kali makan di Madinah, 84 kali makan selama 28 hari di Makkah, satu kali makan saat kedatangan di Arab Saudi, dan 16 kali makan selama berada di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jumlah dan frekuensi makan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan energi dan nutrisi jemaah selama menjalani rangkaian ibadah haji yang cukup melelahkan. Kemenag memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas dan kehalalan makanan yang disajikan, mengingat hal ini merupakan aspek penting bagi kenyamanan dan ketenangan spiritual jemaah.
Transportasi Antar Kota: Efisiensi dan Kenyamanan dengan Shuttle Bus Shalawat
Untuk mobilitas antar kota, Kemenag akan kembali menggunakan layanan shuttle bus shalawat untuk rute Madinah-Makkah dan Jeddah-Makkah. Penggunaan sistem ini terbukti efektif dan efisien dalam melayani mobilitas jemaah pada tahun-tahun sebelumnya. Kemenag akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan layanan shuttle bus shalawat agar dapat memberikan layanan yang lebih optimal dan nyaman bagi jemaah.
Tingginya Minat Penyedia Jasa di Arab Saudi
Hilman Latief juga menyampaikan antusiasme yang tinggi dari berbagai penyedia jasa di Arab Saudi untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan haji tahun ini. "Indonesia menjadi magnet bagi syarikah-syarikah di Saudi," ujarnya. Tercatat ratusan syarikah telah mengajukan diri untuk menyediakan layanan akomodasi dan katering. Lebih dari 600 hotel dan 400 penyedia layanan katering telah mengajukan penawaran, menunjukkan kepercayaan dan minat yang tinggi terhadap penyelenggaraan haji Indonesia. Meskipun demikian, Kemenag hanya akan memilih dan menggunakan sekitar 25-30% dari total penawaran tersebut, setelah melalui proses seleksi dan evaluasi yang ketat untuk memastikan kualitas dan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.
Usulan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025
Dalam RDP tersebut, Hilman Latief juga menyampaikan usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp 89,6 juta. Angka ini masih merupakan usulan dan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat penetapan BPIH yang dijadwalkan pada sore hari pukul 15.30 WIB. Usulan BPIH ini tentu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, dan layanan lainnya. Kemenag akan terus berkoordinasi dengan DPR RI dan pihak terkait lainnya untuk mencapai kesepakatan final mengenai BPIH 2025. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BPIH tetap menjadi prioritas utama Kemenag untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji Indonesia.
Kesimpulan:
Paparan Dirjen PHU Kemenag dalam RDP Komisi VIII DPR RI memberikan gambaran yang komprehensif mengenai rencana penyelenggaraan ibadah haji 2025. Kemenag menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, dengan fokus pada aspek kenyamanan, keamanan, kesehatan, dan aksesibilitas. Proses seleksi yang ketat untuk penyedia jasa, perencanaan yang matang untuk layanan transportasi, akomodasi, dan konsumsi, serta transparansi dalam pengelolaan dana BPIH menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan kelancaran dan keberkahan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia. Meskipun usulan BPIH masih menunggu penetapan final, rencana yang telah dipaparkan memberikan optimisme bagi calon jemaah haji untuk dapat menunaikan ibadah haji dengan nyaman dan khusyuk di tahun 2025. Ke depan, pengawasan dan evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan seluruh rencana tersebut dapat terlaksana dengan optimal dan sesuai dengan harapan seluruh jemaah.
