Jakarta, 3 Januari 2025 – Masjid Istiqlal, ikon kebanggaan bangsa Indonesia, memasuki babak baru kepemimpinan. Pada Selasa, 31 Desember 2024, Menteri Agama (Menag) RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, melantik 37 pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) dalam sebuah upacara pelantikan yang berlangsung khidmat di Masjid Istiqlal, Jakarta. Pelantikan ini menandai tonggak penting dalam upaya memajukan peran Masjid Istiqlal, baik di kancah nasional maupun internasional, di tengah dinamika zaman yang terus berkembang.
Menag Nasaruddin Umar, dalam sambutannya, menekankan tanggung jawab besar yang diemban para pejabat BPMI yang baru dilantik. Beliau menegaskan status Masjid Istiqlal sebagai masjid negara, yang menuntut kinerja dan akuntabilitas setinggi pejabat negara lainnya. "Masjid Istiqlal adalah masjid negara. Semua pejabat dan lembaga di sini harus berfungsi layaknya pejabat dan lembaga negara dengan tanggung jawab yang besar," tegas Menag, mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Amanah ini, menurut Menag, bukan sekadar tugas administratif, melainkan panggilan untuk melayani umat dan memajukan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil-‘alamin.
Pelantikan ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi pengelolaan Masjid Istiqlal. Menag berharap kepemimpinan baru ini mampu menjawab tantangan zaman yang kompleks, termasuk menjaga relevansi Masjid Istiqlal sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan kebudayaan Islam yang inklusif dan moderat. Ke depan, Masjid Istiqlal diharapkan tidak hanya menjadi tempat ibadah semata, tetapi juga pusat rujukan keagamaan, sosial, dan budaya yang mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Menag Nasaruddin Umar juga memaparkan sejumlah peran strategis Masjid Istiqlal sebagai masjid negara, yang memerlukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antar berbagai divisi dan lembaga terkait. Salah satu program unggulan yang di sorot adalah Darul Ifta Istiqlal atau Istiqlal Fatwa Center. Lembaga ini, menurut Menag, memiliki peran krusial dalam memberikan rekomendasi hukum keagamaan, khususnya terkait perkara perceraian. Kerjasama yang telah terjalin dengan Peradilan Agama Mahkamah Agung akan semakin diperkuat, dan Darul Ifta Istiqlal direncanakan akan dikembangkan hingga ke tingkat provinsi, kabupaten, bahkan Kantor Urusan Agama (KUA). Langkah ini menunjukkan komitmen Masjid Istiqlal dalam memberikan akses keadilan dan layanan hukum keagamaan yang lebih luas kepada masyarakat.
Selain Darul Ifta, Menag juga menyoroti peran Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal. Lembaga ini, yang akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, akan berperan penting dalam menyelenggarakan diskusi akademik secara rutin. Diskusi-diskusi ini, diharapkan Menag, akan membahas isu-isu kontemporer yang relevan dengan kehidupan masyarakat, menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mencerahkan dan menjadi rujukan bagi masyarakat. Menag berharap Majelis Muzakarah dapat meneladani tradisi diskusi intelektual yang pernah dirintis oleh almarhum Nurcholish Madjid di Paramadina, sebuah model diskusi yang bernuansa akademis, kritis, dan konstruktif.
Masjid Istiqlal juga akan semakin aktif dalam kancah internasional melalui program Voice of Istiqlal. Forum ini akan menjadi wadah untuk membahas isu-isu global, melibatkan duta besar dari berbagai negara. Hal ini menunjukkan komitmen Masjid Istiqlal untuk berkontribusi dalam membangun perdamaian dunia dan memperkuat dialog antar budaya dan peradaban.
Menag juga menekankan pentingnya pengembangan Jaminan Produk Halal Istiqlal. Lembaga ini akan berperan dalam melatih tenaga profesional yang terampil dan kompeten dalam memastikan kehalalan produk, sehingga dapat memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengembangkan industri halal di Indonesia.
Perpustakaan Istiqlal juga mendapat perhatian khusus dari Menag. Beliau berharap Perpustakaan Istiqlal dapat menjadi role model bagi perpustakaan masjid di seluruh Indonesia, dengan koleksi yang lengkap dan layanan yang prima. Hal ini penting untuk mendukung pengembangan literasi keagamaan dan memperkaya khazanah keilmuan Islam.
Dalam penutup sambutannya, Menag kembali menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama tim dalam memajukan Masjid Istiqlal. "Kita harus membangun superteam, bukan superman. Kolaborasi adalah kunci untuk membawa Istiqlal lebih maju dan populer," ujarnya. Beliau berharap para pejabat yang baru dilantik dapat bekerja sama secara sinergis, memanfaatkan keahlian dan pengalaman masing-masing untuk mencapai visi dan misi Masjid Istiqlal.
Pelantikan ini diikuti oleh 37 pejabat BPMI dengan berbagai bidang keahlian dan tanggung jawab. Daftar lengkap pejabat yang dilantik beserta jabatannya tercantum di bawah ini:
(Daftar nama dan jabatan pejabat BPMI yang dilantik, seperti yang tertera dalam berita asli, akan dimasukkan di sini.)
Pelantikan ini bukan hanya sekadar seremonial pergantian pejabat, melainkan momentum strategis untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme pengelolaan Masjid Istiqlal. Dengan dukungan dari Kementerian Agama dan komitmen dari para pejabat yang baru dilantik, diharapkan Masjid Istiqlal akan semakin berperan sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan kebudayaan Islam yang modern, inklusif, dan berdaya saing global. Ke depan, Masjid Istiqlal diharapkan mampu menjadi simbol persatuan dan kebanggaan bangsa Indonesia, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan nasional dan internasional. Suksesnya pengelolaan Masjid Istiqlal merupakan tanggung jawab bersama, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
