Jakarta, 12 Desember 2024 – Lembaga Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), sebuah inisiatif ambisius untuk mencetak generasi baru ulama Indonesia yang cakap dan berwawasan global, telah mewisuda angkatan pertamanya hari ini di Masjid Istiqlal. Di tengah euforia kelulusan 500 kader ulama pertama ini, Menteri Agama (Menag) Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A., yang juga menjabat sebagai Rektor PKUMI, mengungkapkan rencana strategis lembaga ini untuk lepas dari ketergantungan pendanaan penuh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan menuju kemandirian finansial.
PKUMI, yang didirikan pada tahun 2021 atas gagasan Menag Nasaruddin Umar dan di bawah naungan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI), merupakan hasil kolaborasi multi-kementerian yang melibatkan Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), LPDP, dan Universitas PTIQ Jakarta. Keberadaan PKUMI merupakan jawaban atas kebutuhan mendesak akan peningkatan kualitas dan kuantitas ulama di Indonesia yang mampu menjawab tantangan zaman. Selama ini, seluruh biaya pendidikan PKUMI ditanggung sepenuhnya oleh LPDP, memberikan akses pendidikan tinggi keagamaan bagi para calon ulama tanpa beban finansial.
Namun, keberhasilan PKUMI dalam mencetak kader ulama berkualitas juga diiringi tantangan. Tingginya minat masyarakat untuk bergabung dengan PKUMI, yang ditandai dengan puluhan ribu pendaftar, menunjukkan betapa besarnya kebutuhan akan lembaga pendidikan ulama yang terstruktur dan berstandar. Sayangnya, keterbatasan pendanaan dari LPDP yang hanya mampu menampung 500 mahasiswa setiap angkatan, membatasi akses bagi banyak calon ulama berpotensial.
Menanggapi hal ini, Menag Nasaruddin Umar secara tegas menyatakan rencana PKUMI untuk membuka jalur penerimaan mahasiswa secara mandiri. "Puluhan ribu pendaftar PKUMI, tetapi yang bisa dibantu LPDP hanya 500. Nantinya kita akan buka untuk mandiri," tegas Menag dalam sambutannya di acara wisuda. Langkah ini merupakan perkembangan signifikan dalam sejarah PKUMI, menandai transisi dari lembaga yang sepenuhnya bergantung pada bantuan pemerintah menuju model yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Lebih lanjut, Menag Nasaruddin menekankan pentingnya peran PKUMI dalam mencetak ulama yang tidak hanya menguasai ilmu agama secara mendalam, tetapi juga memiliki kemampuan intelektual dan keahlian berkomunikasi yang mumpuni di tingkat global. "Mereka menjadi duta bangsa. Ini yang kita sebut ulama global, bukan ulama lokal. Ulama yang bisa berbicara bahasa Arab di Arab, bisa berdakwah di Barat karena bahasa Inggrisnya bagus," papar Menag, menunjukkan visi PKUMI untuk mencetak ulama yang mampu berkontribusi di kancah internasional. Kurikulum PKUMI yang komprehensif, diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang mampu beradaptasi dengan dinamika global dan mampu menyebarkan nilai-nilai Islam secara moderat dan inklusif.
Menag juga mengajak pemerintah daerah, khususnya para gubernur, untuk memanfaatkan PKUMI sebagai wadah mencetak kader ulama berkualitas bagi daerah masing-masing. "Kepada para gubernur di provinsi-provinsi, kalau mau mendapatkan kader ulama di provinsinya, maka masukkan ke PKUMI," ajaknya. Hal ini menunjukkan komitmen PKUMI untuk berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia di seluruh Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kualitas kepemimpinan keagamaan di tingkat daerah.
Transisi menuju pembiayaan mandiri ini, menurut Menag, akan dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan aksesibilitas. PKUMI akan menetapkan biaya kuliah yang terjangkau dan seminimal mungkin, dengan tetap memperhatikan adanya subsidi untuk membantu mahasiswa yang kurang mampu. "Kita pakai biaya yang minimal, kan ada subsidi juga," jelasnya. Komitmen untuk menjaga aksesibilitas ini menunjukkan bahwa PKUMI tidak hanya mengejar kemandirian finansial, tetapi juga tetap memegang teguh prinsip keadilan dan pemerataan kesempatan.
Wisuda angkatan pertama PKUMI bukan hanya sekadar perayaan kelulusan, tetapi juga momentum penting yang menandai babak baru dalam perjalanan lembaga ini. Keberhasilan PKUMI dalam mencetak 500 kader ulama merupakan bukti nyata bahwa inisiatif ini mampu menghasilkan lulusan berkualitas. Namun, tantangan ke depan masih besar, terutama dalam hal pembiayaan dan perluasan akses bagi calon mahasiswa.
Rencana menuju pembiayaan mandiri ini membutuhkan strategi yang matang dan terukur. PKUMI perlu mengembangkan berbagai sumber pendanaan alternatif, seperti kerjasama dengan lembaga filantropi, badan usaha, dan donatur individu. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai kemandirian finansial.
Selain itu, PKUMI juga perlu memperkuat jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama ini dapat membuka peluang bagi pengembangan kurikulum, pertukaran mahasiswa, dan peningkatan kualitas pengajaran. Dengan memperkuat jejaring internasional, PKUMI dapat memperluas jangkauan dan menciptakan kader ulama yang memiliki wawasan global yang lebih luas.
Keberadaan PKUMI diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas ulama di Indonesia. Lulusan PKUMI yang memiliki pemahaman agama yang mendalam, keterampilan komunikasi yang baik, dan wawasan global yang luas, diharapkan mampu menjadi pemimpin agama yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Mereka diharapkan mampu menjadi jembatan antara agama dan modernitas, serta mampu menyebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan inklusif.
Namun, kesuksesan PKUMI juga bergantung pada dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Dukungan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan PKUMI dapat terus mencetak kader ulama berkualitas dan mencapai tujuannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik melalui peran ulama yang profesional dan berwawasan global. Wisuda angkatan pertama ini menjadi tonggak sejarah, menandai awal dari perjalanan panjang PKUMI menuju cita-cita luhur dalam mencetak generasi penerus ulama Indonesia yang berkualitas dan berpengaruh di kancah nasional maupun internasional. Tantangan menuju kemandirian finansial merupakan bagian dari proses peningkatan keberlanjutan dan ketahanan lembaga ini dalam menjalankan misinya.
