Jakarta, 28 November 2024 – Gelombang baru tuntutan pertanggungjawaban internasional menghantam rezim junta militer Myanmar. Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) bersiap mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jenderal Min Aung Hlaing, pemimpin de facto negara tersebut, atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang mengerikan terhadap komunitas Muslim Rohingya. Langkah berani ini menandai eskalasi signifikan dalam upaya komunitas internasional untuk meminta pertanggungjawaban atas tragedi kemanusiaan yang telah menghancurkan kehidupan jutaan orang.
Informasi yang diperoleh dari laporan Reuters pada Rabu, 27 November 2024, mengungkap bahwa Jaksa ICC akan mengajukan proposal untuk menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing. Tuduhan yang dilayangkan sangat serius: kejahatan kemanusiaan terkait dengan penganiayaan sistematis dan brutal terhadap warga Rohingya, sebuah kelompok minoritas yang telah menderita penindasan selama bertahun-tahun.
Reaksi dari junta militer Myanmar pun segera datang. Dalam sebuah pernyataan resmi kepada Reuters, pemerintah bayangan tersebut menegaskan penolakan atas yurisdiksi ICC, menekankan bahwa Myanmar bukanlah negara anggota pengadilan tersebut. Penolakan ini, meskipun dapat diprediksi, tidak mengurangi bobot tuduhan yang dilayangkan dan tekad ICC untuk menuntut keadilan.
Tragedi kemanusiaan yang menimpa Rohingya telah mengguncang dunia sejak Agustus 2017. Lebih dari satu juta warga Rohingya terpaksa melarikan diri dari tanah air mereka untuk menyelamatkan nyawa, sebagian besar mencari perlindungan di negara tetangga, Bangladesh. Mereka meninggalkan desa-desa yang luluh lantak, meninggalkan kehidupan yang hancur akibat kekerasan brutal yang dilakukan oleh aparat keamanan Myanmar.
Laporan penyelidikan PBB yang telah lama dirilis menggambarkan tindakan militer Myanmar sebagai "pembersihan etnis." Bukti yang dikumpulkan menunjukkan keterlibatan tentara, polisi, dan warga sipil Buddha dalam pembantaian sistematis. Ratusan desa di negara bagian Rakhine, wilayah terpencil di Myanmar barat, dihancurkan. Warga Rohingya yang berusaha melarikan diri menghadapi siksaan, pembunuhan massal, dan pemerkosaan secara sistematis. Kekejaman ini dilakukan dengan keganasan yang tak terbayangkan, meninggalkan luka mendalam yang mungkin tak akan pernah sembuh.
Pemerintah Myanmar secara konsisten membantah tuduhan tersebut, mengklaim bahwa operasi militer yang dilakukan merupakan tindakan yang sah untuk melawan kelompok militan yang menyerang pos polisi. Namun, klaim ini tidak didukung oleh bukti yang melimpah yang menunjukkan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari kampanye terencana untuk menyingkirkan populasi Rohingya. Pernyataan ini merupakan upaya untuk menutupi kejahatan yang telah dilakukan.
Mohammed Zubair, seorang peneliti Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh, memberikan kesaksian langsung tentang tanggung jawab Min Aung Hlaing atas kejahatan yang dilakukan. "Di bawah komandonya," kata Zubair, "militer membunuh ribuan orang Rohingya dan menjadikan banyak perempuan dan gadis sebagai sasaran tindakan kekerasan seksual yang mengerikan." Kesaksian ini, bersama dengan banyak kesaksian lain yang dikumpulkan oleh organisasi HAM internasional, memperkuat bukti yang mendukung tuduhan kejahatan kemanusiaan.
Laporan BBC memberikan konteks tambahan pada peristiwa yang memicu kekerasan besar-besaran ini. Serangan yang dilakukan oleh militan Rohingya terhadap lebih dari 30 pos polisi pada tahun 2017 memicu respons brutal dari pasukan keamanan Myanmar. Namun, respons tersebut sama sekali tidak proporsional dan jauh melampaui tindakan yang diperlukan untuk mengatasi ancaman keamanan. Alih-alih menargetkan militan, pasukan keamanan Myanmar membakar desa-desa, menyerang, dan membunuh warga sipil secara acak.
Skala kekejaman tersebut mengejutkan dunia. Badan amal medis Médecins Sans Frontières (MSF) mencatat angka korban yang mengerikan: setidaknya 6.700 warga Rohingya, termasuk 730 anak-anak balita, terbunuh dalam satu bulan serangan tersebut. Angka ini hanya sebagian kecil dari jumlah korban sebenarnya, mengingat banyaknya kasus yang belum terdokumentasi.
Kekerasan terhadap Rohingya telah memicu kecaman internasional yang meluas. Namun, upaya untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku selama ini menghadapi hambatan yang signifikan. Aung San Suu Kyi, pemimpin Myanmar saat itu, menolak untuk mengadili jenderalnya, menghambat upaya untuk membawa mereka ke pengadilan. Sikap ini menunjukkan kurangnya kemauan politik untuk mengungkap kebenaran dan menuntut keadilan.
Langkah ICC untuk mengincar Min Aung Hlaing merupakan perkembangan yang sangat penting. Meskipun Myanmar menolak yurisdiksi ICC, langkah ini menunjukkan komitmen internasional untuk memastikan bahwa para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tidak akan lolos dari hukuman. Surat perintah penangkapan, jika dikeluarkan, akan menjadi tonggak sejarah dalam upaya untuk membawa para pelaku ke pengadilan dan memberikan keadilan bagi korban. Hal ini juga akan menjadi peringatan keras bagi para pelaku kejahatan serupa di seluruh dunia.
Perlu diingat bahwa proses hukum internasional membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, langkah ICC ini memberikan secercah harapan bagi para korban dan pengungsi Rohingya yang telah lama menderita. Mereka berhak atas keadilan, dan upaya ICC untuk menuntut pertanggungjawaban Min Aung Hlaing merupakan langkah penting menuju pencapaian keadilan tersebut. Dunia internasional harus tetap berkomitmen untuk mendukung ICC dalam upayanya untuk menuntut keadilan bagi para korban dan mencegah terulangnya tragedi kemanusiaan yang mengerikan ini. Perjuangan untuk keadilan bagi Rohingya masih jauh dari selesai, namun langkah ICC ini memberikan harapan baru dalam perjalanan panjang menuju perdamaian dan keadilan.
