Jakarta, 1 November 2024 – Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pemblokiran situs judi daring (online). Penggeledahan yang dipimpin oleh Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol. Wira Satya Triputra dan Wadirreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Aldi Subartono ini berlangsung di lantai dua, tiga, dan delapan kantor Kementerian Kominfo.
"Iya benar ada penggeledahan di kantor Kominfo," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi. Ade Ary menjelaskan bahwa polisi menghadirkan empat orang tersangka dalam penggeledahan tersebut, namun tidak merinci identitas mereka.
"Penyidik telah membawa dan menyiapkan sejumlah kontainer untuk nantinya membawa barang bukti yang disita dari kantor Kementerian Kominfo," tambah Ade Ary. Barang bukti yang disita meliputi laptop pribadi, dokumen, dan komputer milik para tersangka.
Penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari penangkapan 11 tersangka kasus judi daring yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Kominfo di Kota Bekasi, Jawa Barat. "Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkominfo, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Kominfo," ungkap Kombes Polisi Ade Ary Syam Indradi.
Menurut Ade Ary, para pegawai Kementerian Kominfo yang terlibat memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan web judi daring hingga memblokir. Namun, mereka diduga menyalahgunakan wewenang dengan tidak memblokir situs judi tertentu.
"Mereka diberi kewenangan penuh untuk memblokir. Namun mereka melakukan penyalahgunaan juga melakukan, kalau sudah kenal sama mereka, mereka tidak blokir dari data mereka," jelas Ade Ary.
Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dan Dampaknya
Kasus ini mengungkap dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum pegawai Kementerian Kominfo dalam menjalankan tugasnya. Para tersangka diduga memanfaatkan akses dan kewenangan mereka untuk melindungi situs judi online tertentu, meskipun seharusnya mereka bertanggung jawab untuk memblokirnya.
Penyalahgunaan wewenang ini memiliki dampak yang serius. Selain merugikan negara, tindakan ini juga dapat memicu maraknya aktivitas judi online yang dapat merusak moral dan ekonomi masyarakat.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kementerian Kominfo sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi ruang digital di Indonesia, harus memastikan bahwa semua proses dan kebijakan yang diterapkan berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel.
Polda Metro Jaya saat ini masih mendalami kasus ini dan melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka. Pihak kepolisian juga akan menyelidiki lebih lanjut terkait dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus ini.
Langkah-langkah yang Diperlukan
Kasus ini menuntut langkah-langkah konkret untuk mencegah terulangnya kejadian serupa. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Peningkatan pengawasan internal: Kementerian Kominfo perlu meningkatkan pengawasan internal terhadap para pegawainya untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
- Peningkatan transparansi: Kementerian Kominfo harus transparan dalam menjalankan tugasnya dan membuka akses informasi terkait kebijakan dan proses pemblokiran situs judi online.
- Peningkatan akuntabilitas: Kementerian Kominfo perlu meningkatkan akuntabilitas dan mekanisme pengawasan terhadap para pegawainya.
- Peningkatan edukasi: Kementerian Kominfo perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait bahaya judi online dan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegahnya.
