Jakarta, Republika.co.id — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk merumuskan formula distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang lebih tepat sasaran. Langkah ini diambil menyusul penunjukan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebagai Ketua Tim Khusus Subsidi oleh Presiden Prabowo.
"Karena wali data secara nasional kan BPS ya, kita akan gabung bersama dengan BPS," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, saat ditemui di Jakarta pada Jumat (1/11/2024).
Dadan menjelaskan bahwa tim khusus yang dibentuk saat ini tengah mendalami jenis BBM dan kategori masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima subsidi. Fokus utama adalah memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak.
"Iya, itu yang sedang kita dalami," tegas Dadan.
Sebagai tim teknis, Kementerian ESDM akan memberikan opsi kebijakan yang dapat diambil terkait skema subsidi. "Mau siapa yang akan dapat, siapa yang tidak dapat, itu kan wilayah-wilayahnya nanti ditentukan. Kami di sini di tim teknis, opsi-opsi saja yang akan kita lihat," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji formulasi subsidi BBM tepat sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah subsidi langsung.
"Kita lagi hitung sekarang adalah tentang subsidi yang tepat sasaran. Data-datanya harus pas. Kemudian kita juga harus tahu siapa yang paling berhak untuk mendapatkan subsidi dan tidak. Semuanya saat ini masih dihitung. Jangan sampai subsidi jatuh kepada yang tidak berhak," tegas Bahlil dalam pernyataan di Jakarta pada Jumat (1/11/2024).
Data BPS sebagai Pilar Utama
Penggunaan data BPS sebagai dasar penentuan penerima subsidi menjadi langkah strategis. Data BPS, yang dikenal akurat dan komprehensif, akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk menargetkan subsidi kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
Tantangan dan Harapan
Meskipun langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas subsidi, beberapa tantangan masih perlu diatasi. Salah satunya adalah memastikan data BPS dapat diakses dan diintegrasikan dengan sistem data Kementerian ESDM.
Selain itu, diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memastikan proses penyaluran subsidi berjalan dengan baik.
Diharapkan dengan kerja sama antara Kementerian ESDM dan BPS, skema subsidi BBM dapat dirombak menjadi lebih efektif, efisien, dan berkeadilan. Hal ini akan membantu pemerintah dalam mencapai tujuan penyaluran subsidi yang tepat sasaran dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan.
Dampak Kebijakan terhadap Masyarakat
Kebijakan subsidi energi memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Subsidi BBM, misalnya, dapat membantu meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan transportasi dan energi. Namun, di sisi lain, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat menimbulkan distorsi pasar dan membebani APBN.
Dengan menggandeng BPS, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak negatif subsidi dan meningkatkan efektivitasnya. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan bantuan.
Kesimpulan
Kerja sama antara Kementerian ESDM dan BPS dalam merumuskan formula distribusi BBM subsidi merupakan langkah positif dalam upaya mencapai subsidi yang tepat sasaran. Data BPS diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menentukan penerima subsidi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran subsidi, serta meminimalisir potensi penyalahgunaan.
