ERAMADANI.COM – Kepala Dinas Pariwisata Bali, Tjok Bagus Pemayun, merespon soal adanya kabar turis takut datang ke Bali karena pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). RKUHP baru disahkan pemerintah dan DPR pada Selasa (6/12).
Dia menerangkan, aturan tersebut sudah lama berlaku di KUHP. Namun, dalam aturan baru berlaku delik aduan. Dipertegas dan sekarang yang boleh melaporkan adalah pasangan resminya. Pihaknya juga menyebutkan, para pelaku pariwisata dan pengelola hotel tetap memperlakukan wisatawan seperti biasa.
Dia juga meminta, bagi para wisatawan jangan khawatir dan takut datang ke Bali untuk berlibur. Karena para pelaku pariwisata tetap memperlakukan wisatawan seperti saat ini dan juga jangan salah tafsir soal KHUP itu.
Melansir dari merdeka.com, pihak Australia sendiri meminta informasi lebih lanjut soal penerapan pasal larangan berhubungan seks di luar nikah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang disahkan Indonesia pada Selasa (6/12).
Negeri Kanguru khawatir hukum larangan seks di luar nikah dan kohabitasi atau kumpul kebo dapat berdampak pada turis Australia yang berkunjung ke Indonesia, terutama di Bali. Dengan pengesahan KUHP baru RI, juru bicara itu juga mengatakan Australia akan secara teratur dan hati-hati meninjau kembali risiko perjalanan bagi warganya ke Indonesia.
