ERAMADANI.COM – Intrik politik pemerintahan Papua di bawah kepemimpinan Gubernur Papua Lukas Enembe memasuki babak baru. Lukas kini memecat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana harian gubernur Papua.
Enembe lantas mengangkat Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun sebagai pelaksana tugas Sekda Papua. Prosesi serah terima tugas Sekda Provinsi Papua dari pejabat lama kepada yang baru di Gedung Negara, Jayapura pada Rabu (14/7) kemarin. Dance dikabarkan tak hadir dalam acara tersebut.
Enembe beralasan penyerahan tugas pelaksana tugas Sekda agar tidak terjadi ketimpangan dalam roda pemerintahan. Enembe mengatakan pelantikan Ridwan sebagai Plt Sekda untuk memperlancar gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON). Keputusan memecat Dance langsung diambil Enembe usai kembali bertugas sebagai Gubernur Papua.
Enembe sendiri sempat menjalani perawatan di Singapura beberapa waktu lalu akibat sakit yang dideritanya. Kisruh bermula saat Enembe menjalani perawatan di Singapura. Enembe murka dengan pengangkatan Dance sebagai pelaksana harian (Plh) Gubernur Papua oleh Kemendagri pada akhir Juni 2021 lalu. Ia bahkan meminta Jokowi untuk memecat Dance. Penunjukan Dance sebagai Plh Gubernur Papua kala itu diketahui setelah beredar dokumen surat berkop Kemendagri tertanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor T.121.91/4124/OTDA.
Dilansir dari CNNIndonesia, isi surat itu berkenaan dengan kondisi kesehatan Lukas yang disebut tengah melakukan pengobatan di Singapura, juga terkait kekosongan kepemimpinan lantaran kinerja gubernur tak bisa diwakili oleh Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal yang sudah meninggal dunia. Untuk mengisi kekosongan kepemimpinan di Papua, maka Dance selaku Sekda Papua untuk sementara menggantikan peran Lukas dalam tugas harian sebagai Plh gubernur Papua.
Juru Bicara Gubernur Papua Lukas Enembe, Rifai Darus mengklaim pencopotan Dance sebagai Sekda Papua imbas Dance karena meminta ditunjuk sebagai Plh gubernur Papua kepada Menteri Dalam Negeri. Menurutnya, tindakan tersebut tak patut dilakukan dalam sebuah manajemen organisasi pemerintahan. “Yang terjadi adalah Pak Dance melakukan sebuah langkah yang kurang tepat dan mulai panjang sejak beliau melayangkan surat kepada Mendagri untuk minta ditunjuk sebagai Plh [Gubernur],” kata Rifai.
Rifai mengaku sudah menyurati Kemendagri dan Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Sekda Papua definitif dalam waktu dekat. Ia berharap Sekda definitif nantinya bisa terus mengikuti arahan dan instruksi gubernur untuk membangun Papua.
