ERAMADANI.COM, DENPASAR – Anggota DPD RI Dapil Bali, Bambang Santoso bersama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Bali menindaklanjuti pembahasan pokok-pokok Kebijakan Moneter dalam RUU APBN TA 2021, juga peran bank dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Pemerintah telah berupaya menghadapi pandemi Covid-19 yang telah berlangsung sejak awal tahun 2020 dengan berbagai kebijakan.
Baik fiskal maupun moneter, untuk meringankan beban masyarakat dan dunia usaha sebagai tindak lanjut UU No 2 Tahun 2020.
Salah satu program andalan pemerintah adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Adapun program itu untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara.
Sementara itu, kebutuhan anggaran pemerintah mencapai angka cukuk besar yang teralokasikan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang dibeli oleh BI di pasar perdana.
Terkait penerbitan SBN, Komite IV DPD RI mendukung Gubernur BI dalam pendanaan dan pembagian beban, untuk pembiayaan APBN 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana secara terukur.
Baik sesuai mekanisme pasar maupun secara langsung, untuk mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Bambang Santoso Memandang Penting BPD dan Ingatkan untuk Jangkau UMKM
Bambang Santoso memandang penting penempatan dana program PEN melalui BPD yang nilainya sekitar Rp11,5 triliun.
Penempatan dana di BPD tersebut ternilai dapat efektif menggerakkan sektor riil melalui program ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, dan ketahanan sektor lainnya.
Meskipun demikian, ia pun mengingatkan perlu adanya penyederhanaan terkait skema dan persyaratan penyaluran, juga agar menjangkau pelaku usaha UMKM serta pelaku usaha baru.
“Pentingnya pemberdayaan UMKM dan ekonomi keuangan di daerah,
karena selama masa krisis sektor ini telah terbukti mampu bertahan dan menjadi tulang punggung perekonomian.”
Bambang Santoso, Kamis (24/12/20)
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah dapat menjamin eksistensi UMKM melalui berbagai sentuhan kebijakan.
Memperkuat sektor UMKM dengan implementasi kebijakan afirmatif melalui pemberdayaan, korporatisasi, dan pembiayaan yang menjadi pendorong penting pertumbuhan ekonomi ke depan.
Hal tersebut merupakan salah satu strategi untuk percepatan implementasi ekonomi dan keuangan digital sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi.
Bambang Santoso juga menyoroti optimisme pemerintah terhadap perkiraan pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2021 yaitu 4,5%-5,5%.
Optimisme tersebut selayaknya disandingkan dengan realitas perekonomian saat ini yang mengalami kontraksi bahkan menuju resesi.
Sementara itu, perekonomian Indonesia pada kuartal II dan III tahun ini cenderung akan mengalami pertumbuhan negatif. (ZAN)
