ERAMADANI.COM, JAKARTA – Kementerian PPN/Bappenas memastikan proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan berlanjut pada tahun 2021. Pada tahun 2020 proyek ini sempat tertunda karena adanya pandemi Covid-19.
“Sebelum pandemi rencana itu mulai soft groundbreaking Agustus 2020.
Namun, karena pandemi di-postponed kembali ke 2021.
Timeline masih on schedule kalau bisa kembali 2021,
kalau ada pergeseran dikit masih dalam koridor pelaksanaan konstruksi,”
Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata dalam webinar akhir tahun Bappenas, Senin (28/12/20)
Melansir dari kumparan.com, ia juga menyampaikan bahwa proyek tersebut juga masih sesuai dengan target awal, yakni pada 2024 Presiden Jokowi akan mulai berkantor di ibu kota baru.
“Perencanaan waktu itu akhir 2024 presiden mulai berkantor di sana, mengukur waktu balik di ujung kapan harus selesai dan sekarang masih dalam koridor waktu perencanaan. Meski ada pergeseran dikit,” paparnya.
Sementara itu, pihaknya membuka peluang tambahan anggaran ibu kota baru bisa berasal dari Lembaga Pengelola Investasi (LPI), atau yang saat ini bernama National Investment Authority (NIA).
“Untuk biayai IKN, secara prinsip dimungkinkan tentang bagaimana yang mengelola, ada kolaborasi antara badan otoritas dengan SWF (Sovereign Wealth Fund),” kata Rudy.
Adapun sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa mengajukan anggaran untuk pemindahan ibu kota baru terbilang masih sangat kecil.
Sebesar 5,12 persen dari keseluruhan anggaran perencanaan pembangunan nasional yang sebesar Rp 760,41 miliar.
Oleh karenanya, total anggaran pemindahan ibu kota pada tahun 2021 mendatang sebesar Rp 38,91 miliar.
“Tidak ada prioritas buat IKN, untuk 2021 itu anggaran rutin,
hanya 5,12 persen dari anggaran perencanaan dan pembangunan nasional,
kecil sekali, nothing itu.”
Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (24/6/)
(ITM)
