ERAMADANI.COM, JAKARTA – Untuk mempercepat perbaikan ekonomi, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, melakukan pengalokasian ulang terhadap program-program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Melansir dari antaranews.com, pengalokasian ulang dana tersebut untuk mendorong efektivitas dan mempercepat penyerapan anggaran Rp 695,2 triliun.
“Komposisi dari PEN mengalami perubahan karena kita melakukan evaluasi. Jadi, kalau ada program yang tidak mengalami kemajuan atau tantangannya besar, kita coba alokasikan ke bidang yang lain,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Kamis (12/11/20).
Sejumlah Rincian Sri Mulyani
1. Bidang Kesehatan
Pada bidang kesehatan sebelumnya teralokasikan sebesar Rp 87,55 triliun, tetapi kini menjadi Rp 97,26 triliun.
Meliputi belanja penanganan Covid-19 Rp 45,32 triliun, insentif nakes Rp 6,63 triliun, santunan kematian Rp 0,06 triliun, dan bantuan iuran JKN Rp 4,11 triliun.
Sementara untuk gugus tugas sebesar Rp 3,5 triliun, insentif perpajakan Rp 3,49 triliun.
Cadangan penanganan kesehatan dan vaksin Rp 5 triliun, serta cadangan program vaksinasi dan perlindungan sosial pada 2021 Rp 29,23 triliun.
2. Perlindungan Sosial
Dalam perlindungan sosial pada awalnya teralokasikan sebesar Rp 203,9 triliun, kini menjadi Rp 234,33 triliun.
Meliputi PKH dan bantuan beras PKH Rp 41,97 triliun, sembako dan bantuan tunai sembako Rp 47,22 triliun, bansos Jabodetabek Rp 7,1 triliun.
Bansos non-Jabodetabek Rp 33,1 triliun, Kartu Prakerja Rp 20 triliun, serta diskon listrik Rp 11,62 triliun.
Selain itu, BLT Dana Desa Rp 31,8 triliun, bantuan subsidi gaji Kemenaker Rp 29,85 triliun, bantuan gaji guru honorer Kemendikbud Rp 2,94 triliun.
Bantuan gaji guru honorer Kemenag Rp 2,08 triliun.
Subsidi kuota internet Kemendikbud Rp 5,5 triliun, serta bantuan internet bagi siswa, mahasiswa, dan guru Kemenag Rp 1,16 triliun.
3. Bidang Sektoral K/L dan Pemda
Bidang Sektoral K/L dan Pemda mendapat alokasi sebesar Rp106,11 triliun pada mulanya, kini menjadi Rp65,97 triliun.
Meliputi program padat karya K/L Rp 17,84 triliun, insentif perumahan Rp 0,54 triliun.
Pariwisata Rp 3,87 triliun, hibah Rp 3,3 triliun, K/L Rp 0,57 triliun, DID pemulihan ekonomi Rp 5 triliun.
Cadangan DAK Fisik Rp 7,29 triliun, fasilitas pinjaman daerah Rp 20 triliun, serta bantuan pesantren Rp 2,61 triliun.
Kemudian perluasan PEN KemenPUPR Rp 1,59 triliun, dampak Covid-19 bidang naker Rp 0,52 triliun, peta peluang investasi (BKPM) Rp 0,08 triliun.
Da’i bersertifikat dan bantuan ormas keagamaan Rp 0,04 triliun, perluasan PEN Kementan Rp 1,67 triliun, food estate dan lingkungan hidup Rp 4,54 triliun.
Komunikasi publik PEN Kominfo Rp 0,32 triliun, serta tambahan PEN KemenATR/BPN Rp 0,05 triliun.
4. Bidang UMKM Setelah Alokasi Ulang dari Sri Mulyani
Bidang UMKM sebelumnya teralokasikan sebesar Rp 123,46 triliun, kini menjadi Rp 114,81 triliun.
Meliputi subsidi bunga Rp 13,43 triliun, penempatan dana yang tergabung dengan penempatan dana korporasi Rp 66,99 triliun, penjaminan kredit UMKM Rp 3,2 triliun.
PPh Final UMKM DTP Rp 1,08 triliun, pembiayaan investasi LPDB KUMKM Rp 1,29 triliun, serta Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) Rp 28,81 triliun.
Sementara bidang pembiayaan korporasi dari Rp 53,57 triliun menjadi Rp 62,22 triliun.
Meliputi PMN BUMN yang termasuk tambahan PMN untuk PT Bio Farma Rp 24,07 triliun.
Pemberian pinjaman (investasi) kepada BUMN Rp 19,65 triliun.
Penjaminan kredit korporasi Rp 3,5 triliun, dan pembiayaan SWF Rp 15 triliun.
Selain itu, pada bidang insentif usaha dari Rp 120,61 triliun menjadi Rp 120,6 triliun.
Meliputi PPh 21 DTP Rp 9,73 triliun, pembebasan PPh 22 Impor Rp 13,39 triliun, pengurangan Angsuran PPh 25 Rp 21,59 triliun.
Pengembalian pendahuluan PPN Rp 7,55 triliun, penurunan tarif PPh Badan Rp 18,78 triliun, serta pembebasan ketentuan minimal serta pembebasan biaya abondemen listrik Rp 1,69 triliun. (IAA)
